nusakini.com--Pentingnya pemangku kepentingan memahami area rawan korupsi, tidak pernah bosan didengungkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam setiap kesempatan. Terutama ketika menghadiri atau membuka acara yang dihadiri oleh pemimpin dan aparatur daerah. Pesan yang sama, kembali diucapkan Menteri Tjahjo saat menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022. Di acara itu, Tjahjo kembali mengingatkan pentingnya memahami area rawan korupsi. 

"Terakhir saya ingin mengingatkan dalam setiap pengambilan kebijakan politik pembangunan tolong dipahami dicermati berkaitan dengan area rawan korupsi," kata Tjahjo di Jakarta, Rabu (27/12). 

Area rawan korupsi yang harus dipahami lanjut Tjahjo, menyangkut perencanaan anggaran. Dalam perencanaan anggaran, harus diwaspadai adanya kongkalikong dan permainan. Area rawan korupsi lainnya menyangkut dana hibah dan bansos, retribusi dan pajak, pengadaan barang dan jasa. Dan, masalah yang menyangkut jual beli jabatan.

• Mendagri Tito: Mentan Amran Sahabat Sejak Saya Kapolri
• Mentan SYL Silaturrahmi ke Menpan RB Tjahjo Kumolo
• Pakde Karwo Bersyukur Mengabdikan Diri di Jatim
• Mendagri : Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Harus Sinkron Dengan Janji Kampanye
• Mendagri: Demokrasi Harus Berlandaskan Etika dan Budaya Masyarakat Indonesia

Kata Tjahjo, beberapa kepala daerah kena jerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena kasus jual beli jabatan. Ia ingatkan, area rawan korupsi ini harus dipahami, agar tak terjadi masalah hukum di kemudian hari. 

"Ini yang saya kira harus menjadi jalan setiap pemangku kebijakan baik di tingkat pemerintah daerah maupun di level-level yang lain. Ada hal-hal yang kejaksaan, kepolisian fokus yang tolong juga dicermati. Ini fokus area yang harus dicegah, masalah perencanaan anggaran, masalah pengadaan barang dan jasa, kemudian yang paling penting penguatan APIP. Kemudian e-samsat, ini yang saya kira di DKI Jakarta cukup bagus kemudian yang berkaitan dengan tunjangan. Ini yang saya kira harus menjadi hal-hal yang dicermati termasuk perizinan yang berbasis IT,"tuturnya. 

Tjahjo menambahkan, area rawan korupsi yang ia sebutkan tadi, merupakan hasil diskusi dengan anti rasuah. Tapi Tjahjo yakin, para pemangku kebijakan di ibukota, sudah memahami area rawan korupsi. 

"Mungkin ada tambahan yang akan dilengkapi nanti sudah direncanakan oleh Pak gubernur atau memperkuat atau meningkatkan poin-poin masalah-masalah ini," kata Tjahjo.(p/ab)